Inilah 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Inilah 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014 – Sebelumnya 34 partai politik telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2014, namun setelah diadakan verifikasi baik administrasi maupun faktual, maka yang dinyatakan berhak menjadi peserta pemilu 2014 mendatang adalah 10 partai politik.

Selanjutnya untuk nomor urut telah selesai dilakukan pengundiannnya di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin 14 Januari 2013.

Proses pengundian nomor ini dihadiri oleh para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian dan Lembaga Negara terkait, KPU Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Orgnisasi Massa.

Inilah 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014 berikut nomor urutnya :

1.    Partai NasDem
2.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.    Partai Golongan Karya (Golkar)
6.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.    Partai Demokrat
8.    Partai Amanat Nasional (PAN)
9.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Nah, manakah  yang akan menjadi pilihan Anda? TELITI SEBELUM MEMILIH!

Read More

Korupsi Pengadaan Al Quran, Sangat Menyedihkan!

Korupsi di Indonesia semakin parah saja, kasus-kasus korupsi sebelumnya belum juga terselesaikan seperti kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, BLBI, Hambalang dan yang lainnya. Kini kita kembali dihebohkan oleh pemberitaan adanya Korupsi Pengadaan Al Quran di Kementerian Agama (Kemenag) untuk Tahun Anggaran 2011-2012 yang anggarannya mencapai Rp.35 miliar. Pantas saja Indonesia kini menduduki peringkat 4 negara terkorup di Asia dan berada di posisi ke 63 dalam Failed State Index 2012 atau indeks negara gagal.

Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia, sedangkan institusi pemerintah dibidang keagamaannya tidak bersih dari korupsi, apalagi yang dikorupsi itu menyangkut kitab suci umat Islam, sungguh ironi dan sangat menyedihkan sekaligus memalukan.

Kalau di Kementerian Agama sudah tidak bersih lagi, bahkan pernah dicap sebagai kementerian paling korup, bagaimana dengan kementerian atau institusi yang lainnya? Dan bagaimana akan bisa membina kehidupan beragama di negara ini?

Maka akan disebut pantas, bila kehidupan beragama masyarakat di negara ini semakin semrawut, karena pemimpinnya pun lebih semrawut.

Semoga kasus menyedihkan dan memalukan ini bisa cepat diselesaikan. Semoga pula penyelesaiannya tidak dipolitisir atau yang diselesaikan dengan yang menyelesaikan tidak ada main mata.

Read More

Kasus Hambalang, Siapkah yang salah?

Sumber foto : news.detik.com

Pada postingan ke-200 ini, sengaja saya membuat tulisan yang membicarakan hal bernuansa politik yang sebetulnya saya tidak begitu mengerti , menyukai  dan juga peduli akan hal tersebut. Hal itu tiada lain adalah Kasus Hambalang, yang sekarang sedang ramai dibicarakan, karena ambruknya proyek tersebut akibat korupsi dan permainan politik para petinggi negara ini.

Proyek Hambalang adalah sebuah proyek prestisius pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang hingga saat ini baru mencapai 49 persen. Namun proyek tersebut sekarang dihentikan menyusul ambruknya sebagian bangunan karena longsor dan saat ini sedang dilakukan proses evaluasi.

Dorongan yang membuat saya ingin membicarakan Kasus Hambalang adalah berawal dari tadi malam ketika menonton tayangan di TVONE pada acara ILC (Indonesia Lawyer Club) dengan tema “Dalang-dalang di Balik Hambalang”.

Saya perhatikan tayangan tersebut dari awal sampai akhir hanya berisikan saling tuduh-menuduh kesalahan, saling mengkambinghitamkan, saling lempar batu sembunyi tangan dan saling lepas tanggung jawab dari bobroknya proyek Hambalang. Sangat memprihatinkan!

Mereka yang hadir hanya saling beradu data, fakta dan argumen sebagai pembuktian bahwa mereka benar dan tidak salah. Tak ada satu pun keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan kasus proyek Hambalang yang telah banyak memakan uang rakyat dan tak menghasilkan apa-apa, kecuali hanya ambruknya bangunan dan korupsi demi sebuah tujuan politik.

Jadi, untuk Kasus Hambalang, Siapakah yang salah? Siapakah yang bertanggungjawab? dan Siapakah yang berani menyelesaikannya?

Saya tak punya jawaban untuk itu, namun hanya sebuah kesimpulannya saja, yaitu :

-    Niat baik dan disertai pelaksanaan yang baik, hasilnya akan baik pula
-    Niat baik tapi disertai pelaksanaan yang tidak baik, hasilnya akan tidak baik
-    Niat tidak baik tapi disertai pelaksanaan yang baik, hasilnya akan tidak baik
-    Niat tidak baik dan disertai pelaksanaan yang tidak baik, hasilnya tentu tidak baik

Lalu Bagaimana jawaban dan pendapat sahabat blogger tentang Kasus Hambalang?

Read More

SBY dinilai TIDAK SENSITIF

Pernyataan SBY dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2012, Jumat lalu, menuai berbagai kritikan. Pernyataannya soal “sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat”, dinilai sangat tidak sensitif terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Hal ini disinggung oleh Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Mugiyanto pada detikcom, Minggu (22/01/12). Menurut Mugiyanto Pernyataan itu sangat tidak sesisitif dan tidak berempati terhadap keluarga korban penculikan, padahal SBY sebagai presiden punya tanggung jawab konstitusional menyelesaikan itu.

Menurut IKOHI SBY seharus bertanggungjawab terhadap kasus orang hilang dan segera menyelesaikannya, daripada memberi pernyataan “sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat”, terlebih DPR pun telah memberikan rekomendasi kepadanya untuk membentuk Pengadilan HAM Adhock.

Dalam salah satu butir rekomendasi dari DPR disebutkan bahwa Negara wajib memberi kompensasi keluarga orang hilang dan segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa.

Dalam Rapim tersebut SBY menjelaskan, dalam hukum nasional dan internasional, yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia adalah genocide dan crimes against humanity. Dua pelanggaran HAM itu ada aturan, ketentuan dan kriterianya masing-masing.

Namun meskipun yang terjadi di negara ini jauh dari apa yang disebut pelanggaran HAM berat, aparat hendaknya tetap mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas, jelas SBY.

Read More